Fobia komunisme baru-baru ini muncul lagi setelah kontroversi simposium nasional Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan yang digelar Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di Hotel Aryaduta, Jakarta, pada 18-19 April 2016.
Kelompok masyarakat yang getol menyuarakan bahaya kebangkitan komunisme, terutama militer, memprotes keras. Muncullah acara tandingan, yaitu Silaturahmi Purnawirawan TNI/Polri, Ormas Keagamaan, dan Kepemudaan di Balai Kartini, Jakarta. Lalu marak sweeping buku-buku tentang ideologi kiri dan simbol-simbol yang mirip lambang Partai Komunis Indonesia.
Sekitar satu bulan setelah Gerakan 30 September 1965, Presiden Sukarno berbicara dalam sidang paripurna Kabinet Dwikora di Istana Bogor pada 6 November 1965. Di hadapan para menteri dan pejabat tinggi, Presiden Sukarno menjelaskan mengenai watak Pancasila sebagai ideologi negara dikaitkan dengan kisruh politik dan gerakan antikomunisme.
Menurut Presiden Sukarno, seperti dikutip dari buku Revolusi Belum Selesai, Pancasila adalah ideologi yang menentang penjajahan (antikapitalisme), antipengisapan manusia atas manusia yang lain (exploitation de I’homme par I’homme), serta antipenindasan suatu bangsa terhadap bangsa yang lainnya (exploitation de nation par nation).
“Karena itulah, Pancasila kiri!” ujarnya di depan para menteri. Watak kiri dari Pancasila itu, Bung Karno memaparkan, terutama sekali karena di dalam Pancasila ada unsur keadilan sosial.
Dari lima sila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia disematkan pada nomor lima sebagai penggenap Pancasila.
Peristiwa pembunuhan enam jenderal dan seorang perwira TNI Angkatan Darat oleh Gerakan 30 September baru saja terjadi kala itu. Sentimen antikomunis gencar dilontarkan kalangan militer dan antikomunis. Suasana politik nasional memanas.
Dalam kesempatan berjumpa dengan para anggota Golongan Karya Nasional di Istana Bogor, pada 11 Desember 1965, Sukarno pun memaparkan bahwa gerakan menggayang para komunis ketika itu dilakukan dengan “bersenjata” Pancasila.
Proklamator Republik Indonesia itu berpendapat, “Perkataan (Pancasila) dipakai sebetulnya untuk men-demonstreer anti kepada Kom (Komunisme).” Padahal, Sukarno meneruskan, Pancasila sebetulnya tidak antikomunisme.
Sejatinya komunisme, menurut pencetus Pancasila sebagai dasar negara ini, adalah ideologi untuk mendatangkan suatu masyarakat sosialistis di Indonesia.
Kelompok masyarakat yang getol menyuarakan bahaya kebangkitan komunisme, terutama militer, memprotes keras. Muncullah acara tandingan, yaitu Silaturahmi Purnawirawan TNI/Polri, Ormas Keagamaan, dan Kepemudaan di Balai Kartini, Jakarta. Lalu marak sweeping buku-buku tentang ideologi kiri dan simbol-simbol yang mirip lambang Partai Komunis Indonesia.
Sekitar satu bulan setelah Gerakan 30 September 1965, Presiden Sukarno berbicara dalam sidang paripurna Kabinet Dwikora di Istana Bogor pada 6 November 1965. Di hadapan para menteri dan pejabat tinggi, Presiden Sukarno menjelaskan mengenai watak Pancasila sebagai ideologi negara dikaitkan dengan kisruh politik dan gerakan antikomunisme.
Menurut Presiden Sukarno, seperti dikutip dari buku Revolusi Belum Selesai, Pancasila adalah ideologi yang menentang penjajahan (antikapitalisme), antipengisapan manusia atas manusia yang lain (exploitation de I’homme par I’homme), serta antipenindasan suatu bangsa terhadap bangsa yang lainnya (exploitation de nation par nation).
“Karena itulah, Pancasila kiri!” ujarnya di depan para menteri. Watak kiri dari Pancasila itu, Bung Karno memaparkan, terutama sekali karena di dalam Pancasila ada unsur keadilan sosial.
Dari lima sila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia disematkan pada nomor lima sebagai penggenap Pancasila.
Peristiwa pembunuhan enam jenderal dan seorang perwira TNI Angkatan Darat oleh Gerakan 30 September baru saja terjadi kala itu. Sentimen antikomunis gencar dilontarkan kalangan militer dan antikomunis. Suasana politik nasional memanas.
Dalam kesempatan berjumpa dengan para anggota Golongan Karya Nasional di Istana Bogor, pada 11 Desember 1965, Sukarno pun memaparkan bahwa gerakan menggayang para komunis ketika itu dilakukan dengan “bersenjata” Pancasila.
Proklamator Republik Indonesia itu berpendapat, “Perkataan (Pancasila) dipakai sebetulnya untuk men-demonstreer anti kepada Kom (Komunisme).” Padahal, Sukarno meneruskan, Pancasila sebetulnya tidak antikomunisme.
Sejatinya komunisme, menurut pencetus Pancasila sebagai dasar negara ini, adalah ideologi untuk mendatangkan suatu masyarakat sosialistis di Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar